Rabu, 14 Juli 2010, Kepala Bapepam LK Fuad Rahmany, usai mengikuti Rapat Koordinasi dengan Menteri Perekonomian dan Bank Indonesia di Gedung Bank Indonesia, dikejutkan oleh pertanyaan wartawan. “O iya, BI nanti juga akan mengecek Bank Capital. Karena Bapepam dan Bursa kan tidak bisa tahu mengecek ke perbankan, kami mau cek deposito setiap saat kan tidak bisa,” kata Fuad Rahmany.
Itulah jawaban atas pertanyaan wartawan, terkait simpanan PT. Bakrie Brothers, Tbk (BNBR) di PT Bank Capital Indonesia Tbk (BACA) sebesar Rp 3,7 triliun.
Memang, simpanan PT.Bakrie Brothers Tbk itu menjadi pembicaraan hangat dikalangan pelaku pasar modal dan pasar uang. Fuad Rahmany menuturkan, pangkal dari meledaknya kasus ini adalah dari laporan keuangan kuartalan dua emiten tersebut, sehingga jalurnya mesti melalui otoritas bursa dulu yaitu BEI.
“Bursa sudah memanggil semua pihak yang terkait, surat pemanggilannya sudah dikirimkan. Jadi Bapepam menunggu saja klarifikasi dari mereka ke BEI,” kata Fuad.
Yang pasti, Bapepam terus memantau perkembangan kasus ini. Misal nanti dalam pemeriksaan otoritas bursa ada penyimpangan yang dilakukan emiten-emiten yang terlibat, Bapepam akan turun tangan. “Misal ditemukan penyimpangan di laporan keuangan, maka akan menjadi objek pemeriksaan Bapepam,” kata Fuad.
Lantas, apa sanksi yang akan diberikan Bapepam terhadap Bakrie Brothers? “Ini kan masih diselidiki apa memang ada kesalahan, lalu siapa yang salah. Apakah ini hanya masalah teknis semata atau memang ada yang lebih serius dari sana. Apa masalahnya di akuntan, bisa saja direksinya malah tidak tahu, pemegang sahamnya tidak tahu. Kita tidak bisa terlalu cepat menunjuk siapa yang salah,” ujar Fuad.
Laporan Keuangan
Nah, setelah diterpa soal simpanan misterius di BACA, Laporan Keuangan (LK) kuartal I-2010 BNBR juga melahirkan tanda tanya. Pendapatan dari anak usahanya, yaitu PT Petromine Energy Trading (PET), diduga tidak masuk dalam laporan keuangan BNBR.
Memang, dalam LK BNBR per 31 Maret 2010 menyebutkan, PET merupakan anak usaha yang 95% sahamnya dimiliki oleh PT Bakrie Petroleum International (BPI). BNBR punya 51% saham di di BPI.
Dalam laporannya, BNBR menyebut, BPI sudah tidak aktif dan masih dalam tahap pengembangan. Sementara Petromine disebut dalam tahap pengembangan. Asetnya tercatat sebesar Rp 737,22 miliar.
Dari data yang tersaji, Petromine berdiri sejak 2004. Bisnisnya adalah penjualan dan distributor minyak. Petromine juga distributor solar dari Petronas. Pasar utama Petromine di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera.
Nah, dalam laporan keuangan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) kuartal I-2010, Petromine tercatat sebagai pihak ketiga yang menjadi pemasok barang dan jasa kedua terbesar senilai US$ 90,45 juta. Per 31 Maret lalu, BUMI masih punya utang pada Petromine sekitar US$ 30 juta. Adapun pemasok terbesarnya adalah PT Thiess Contractors Indonesia, senilai US$ 132,98 juta.
Pada struktur pendapatan BNBR, unsur pendapatan Petromine ini tidak terlihat alias raib.
Bukan apa-apa, pada LK kuartal I-2010, sumber pendapatan BNBR disebutkan hanya berasal dari tiga sektor: Infrastruktur sebesar Rp 1,47 triliun, telekomunikasi Rp 793,85 miliar dan perkebunan sebesar Rp 552,87 miliar. Jadi total pendapatan BNBR di kuartal I-2010 HANYA Rp 2,82 triliun.Pertanyaannya, kemana pendapatan Petromine yang senilai US$ 90,45 itu ?
Selidiki Keanehan
LK BNBR ini, kembali membuat ramai pasar modal. Bahkan, sebagian kalangan menyoal kesungguhan BEI dan Bapepam untuk membuat terang kasus ini.
Dikalangan analis pasar modal, ada yang menduga pendapatan Petromine di kuartal I lalu setara dengan 28,8% pendapatan BNBR. Namun, sulit menemukan masuk ke pos mana pendapatan tersebut?
Analis itu menilai, status Petromine sebagai pihak ketiga di LK BUMI agak janggal. Posisinya sebagai anak perusahaan BNBR, Petromine mestinya masuk pihak terafiliasi. Sepatutnya, transaksi Petromine dan BUMI tunduk pada peraturan benturan kepentingan.
Sementara Kepala Riset Bhakti Securities Edwin Sebayang mengatakan, sudah waktunya Bapepam-LK menyelidiki beberapa keanehan dalam laporan keuangan emiten grup Bakrie, termasuk BNBR.
Tanya Paul Si Gurita
Ketika wartawan menanyakan persoalan ini kepada Sidharta Moersjid, Senior VP Corporate Affairs BNBR hanya mengatakan, seluruh informasi sudah ada di laporan keuangan. “Silakan lihat laporan keuangan kami,” katanya.
Jawaban hampir serupa datang dari Dileep Shrivastava, Senior VP Investor Relations BUMI. “Tanyakan saja ke BNBR.”
Sementara soal misteri deposito di BACA juga akan bernasib sama. Sulit terungkap. Bank Indonesia yang merupakan pengawas perbankan, malah menilai masalah ini bukan kewenangannya. “Masalah Bank Capital ditanyakan saja ke Bapepam LK, karena masalahnya terkait settlement di bursa,” kata Halim Alamsyah, Deputi Gubernur BI.
Disisi lain, Bapepam-LK hanya menunggu. “Bapepam menunggu saja klarifikasi dari mereka ke BEI. Kami masuk jika ada pidana,” kata Fuad.
Memang, Selasa 13 Juli 2010, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memanggil perwakilan dua emiten yang punya simpanan di BACA, yakni PT Bakrie & Brothers Tbk dan PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk. Dan pada Rabu, 14 Juli 2010, PT Energi Mega Persada Tbk memenuhi panggilan BEI.
Apa hasil pemanggilan itu? Kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI Eddy Sugito, para emiten itu menjelaskan mismatch jumlah simpanan di BACA karena masalah administasi. “Tapi kami akan tetap menunggu jawaban tertulisnya. Informasinya belum memuaskan,” katanya. BEI juga menunggu jawaban tertulis dari BACA dan PT Benakat Petroleum Tbk, yang juga menaruh dana di BACA. Memang, setidaknya ada tujuh emiten yang menyimpan dana senilai Rp 6,7 triliun di BACA. Tapi, total dana pihak ketiga yang tercatat di BACA hanya Rp 2,6 triliun.
Mengapa BI tidak proaktif? Tokh BACA menjadi salah satu objek pengawasan BI. Jangan-jangan kasus ini akan menjadi kasus Century jilid 2.
Seharusnya, BI bisa mengungkapkan sekaligus membuktikan, apakah uang sebanyak itu, benar-benar masuk di BACA atau sebaliknya. Jika mengedepankan alasan mismatch atau administrasi, tentu ini bisa diduga mengada-ada. Soalnya, masing-masing emiten mencatat dan tertera di laporan keuangan mereka.
Sementara Direktur Utama BACA Nikko Mardiansyah menegaskan, per kuartal I dana pihak ketiga di BACA hanya Rp 2,6 triliun. “Jika ada perbedaan data dengan para nasabah, ya, silahkan dicek lagi data mereka,” ujarnya. Yang menarik, Nikko juga menegaskan bahwa pemegang saham pengendali BACA, Danny Nugroho, tidak terkait grup Bakrie. “Beliau pengusaha biasa asal Solo,” katanya.
Apa kata Steven Tang, Vice President of Investment Bank PT Danatama Makmur. “Dana rights issue para emiten telah masuk ke rekening emiten. Tak mungkin kami tidak menyetorkan dana itu. Investor yang setor langsung ke rekening emiten,” tegasnya.
Sementara Direktur Keuangan UNSP Harry Nadir mengatakan, dana di BACA itu benar-benar ada. “Dana itu kami pakai untuk akuisisi di kuartal II,” ungkapnya.
Bila sudah begini, siapa lagi pihak terkait yang memiliki otoritas untuk menjelaskannya kepada publik? Apa perlu bertanya kepada si Paul sang Gurita?

Ada banyak kawan yang melakukan kegiatan sosial. Ada yang bergerak di lingkungan pendidikan, kesehatan, bisnis, dan banyak lagi. Pada umumnya kegiatan ini dilakukan secara informal, tidak teroganisir (ad hoc), dan tanpa menggunakan bendera atau badan hukum apapun. Kemudian muncul masalah konsistensi dan kelangsungan dalam menjalankan kegiatan sosial tersebut. ternyata dibutuhkan sebuah lembaga formal. Mulai timbul masalah.

Masalah utama adalah bentuk dari lembaga formal ini. Bentuk yang natural adalah yayasan (foundation). Sayangnya yayasan di Indonesia ini sudah pernah disalahgunakan (abused) sehingga sekarang dipersulit untuk membuatnya.

Jika kita perhatikan memang ada perbedaan dalam penggunaan lembaga ini. Di luar negeri, umumnya ada orang kaya yang ingin membuat sebuah kegiatan sosial, dia kemudian membuat yayasan atau foundation ini. Jadi si lembaga ini tidak berusaha untuk mencari dana (secara profesional) untuk mendanai kegiatannya. Dia bisa lebih fokus kepada menjalankan kegiatannya.

Di Indonesia (umumnya) orang membuat yayasan untuk menerima dana dan juga untuk mencari dana (untuk kegiatan sosialnya). Seringkali yang terakhir itu – mencari dana – malah menjadi fokus utamanya. Yayasan kemudian menyelenggarakan kegiatan profesional, memberikan layanan berbayar, membuat sekolahan, dan seterusnya. Kemudian mereka lupa alasan mengapa mereka mendirikan yayasan tersebut dan lebih fokus kepada mencari uangnya.

Saya tidak mengatakan bahwa mencari uangnya tidak penting, karena tanpa uang kegiatan mereka bisa tersendat-sendat. Namun saya perlu mengingatkan bahwa tujuan awalnya adalah agar kegiatan berjalan. Jadi yang lebih penting adalah kegiatan berjalan. Jika uang harus habis, tetapi kegiatan jalan, itu harus dilakukan. Jangan sampai uang dihemat-hemat (karena mau diwariskan ke kepenguruan berikutnya) sampai mengorbankan kegiatan.

Metrotvnews.com, Madiun: Arah kiblat sejumlah masjid di Kota Madiun, Jawa Timur, melenceng sebesar 24 derajat dari arah kiblat Ka’bah di Mekah.  Hal ini diketahui setelah Kementerian Agama Kota Madiun melakukan pengukuran di sejumlah masjid di Madiun, Rabu (21/7)

“Hasil pengukuran 28 masjid berdasarkan permintaan takmir masing-masing masjid diketahui bahwa sebagian besar arah kiblat di Madiun telah melenceng 24 derajat dari arah Ka’bah,” ujar Kepala Seksi Urusan Agama Islam, Kemenag Kota Madiun, Masruki.

Menurut dia, melencengnya arah kiblat di Madiun ini lebih disebabkan karena kesalahan saat pembangunan masjid dan mushalla. Ini karena, kebanyakan masjid tersebut merupakan masjid lama yang dibangun tanpa mengunakan ilmu falaq.

Meski demikian, pihaknya tidak menampik kemungkinan jika kemelencengan arah kiblat tersebut disebabkan karena perubahan bentuk bumi akibat pergeseran lempeng bumi, seperti yang disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Kebanyakan masjid yang kurang tepat kemiringanya merupakan bangunan lama, jadi dalam pembangunannya menyesuaikan kondisi bangunan dan perkiraaan saja. Jika dihitung benar arah kiblat sejumlah masjid tersebut justru jatuh di wilayah Afrika,” terang dia.

Ia menambahkan, untuk arah kiblat di wilayah Madiun yang benar, berdasarkan pegukuran adalah memiliki kemiringan sebesar 24 derajat, dari arah kiblat Ka’bah. Sehingga, pihaknya mengimbau agar pihak takmir masjid mau memperbaiki arah kiblat masjid.

“Kami meminta agar pihak takmir mau memperbaiki arah kiblat masjid. Sebab jika tidak, hal tersebut dapat berpengaruh pada sah atau tidaknya salat yang dilakukan,” ucap Masruki.

Sebelumnya, MUI Pusat meralat fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat. Arah kiblat yang sebelumnya disebutkan menghadap barat, kini telah direvisi menjadi ke arah barat laut.

Secara umum, kiblat untuk Indonesia menghadap ke barat laut, bukan barat, sekaligus merevisi fatwa sebelumnya. MUI pun mengimbau agar semua wilayah di Indonesia harus menyesuaikan arah kiblat sesuai dengan ralat dari fatwa sebelumnya.

Hal itu karena Indonesia terletak tidak tepat di timur arah Ka’bah, tapi agak ke selatan, sehingga arah kiblat juga tidak tepat di barat, namun agak miring, yakni di arah barat laut.

Cinderamata

Grojokan Sewu

Kerajinan Tangan

Pakaian Adat

Senjata Tradisional

Tarian Jawa

Tempat Wisata